Rekruitmen TPHD Dinilai Tak Transparan
AKURNEWS - Kalangan anggota DPRD Boyolali menyoroti system rekruitmen Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang dinilai tidak transparan dan dan tanpa melibatkan anggota dewan. Karena tidak transparan, pemilihan anggota TPHD bisa salah sasaran, terbukti ada anggota yang belum pernah naik haji tetapi menjadi anggota tim TPHD.
“Jumlah anggota tim TPHD Boyolali lima orang. Tetapi unsurnya pun dinilai tidak jelas, sebab ada yang dari kalangan kepala desa (kades). Masak kepala desa jadi TPHD. Padahal yang bersangkutan belum pernah haji. Apa bisa menjelaskan kepada calon haji di Tanah Suci,” kata anggota Komisi IV Agus Ali Rosidi di gedung dewan, Jumat (21/10).
Dia menandaskan, seharusnya anggota TPHD ini dihimpun dari unsur yang jelas, misalnya dari Kementerian Agama (Kemenag) daerah setempat, tenaga medis, dan tokoh agama. Kemudian sebagai bentuk kontrol, perwakilan dari anggota legislatif sangat dibutuhkan. “TPHD ini dibiayai dari APBD, masing masing anggota mendapatkan alokasi Rp 15 juta, karena itu seharusnya dewan diajak bicara,” katanya.
Sementara itu wakil ketua DPRD Boyolali, Fuadi menilai perekrutan TPHD yang melakukan adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Boyolali. Lantaran terkesan diam-diam, Bagian Kesra segera dipanggil untuk koordinasi terkait pemberangkatan TPHD. ”Nanti diagendakan koordinasi, agar tidak terulang musim haji tahun berikutnya,” ujarnya.
Kepala Kemenag Boyolali Hasan Kamal menjelaskan, perekrutan TPHD tersebut memang yang menangani Pemkab setempat. ”Itu (perekrutan TPHD, Red) bukan kami,” jelas dia. Perekrutan dilakukan pemda lantaran anggarannya diambilkan dari APBD. Ada beberapa ketentuan dalam TPHD ini, yakni perwakilan ada yang membayar penuh atau separo. Lalu Pemkab setempat yang memenuhi setengahnya untuk pendampingan haji ke Tanah Suci. (byl/Dis)
0 komentar for "Rekruitmen TPHD Dinilai Tak Transparan"