PBB Akui Pemberontak Libya

Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara pada Jumat (16/9) untuk meloloskan resolusi pengakuan Dewan Transisi Nasional di PBB. Sebanyak 114 negara anggota di PBB menyetujui resolusi tersebut dan 17 negara lainnya menolak, sementara 15 negara menyatakan abstain. Seorang pejabat di PBB mengatakan Duta Besar Libya untuk PBB, Abdel-Rahman Shalgam diharapkan akan kembali menduduki jabatannya sebagai ketua Misi Libya di Organisasi Internasional itu.

Pembelotan dan bergabungnya Ibrahim Dabbashi, Wakil Shalgam dengan pemberontak pada Februari 2011 mengispirasi sejumlah diplomat Libya di seluruh dunia untuk mengutuk tindakan keras yang diluncurkan oleh Kolonel Muammar Qadzafi terhadap para pemberontak di negara kaya minyak itu.

Namun sejumlah negara Amerika Latin mengkritik tajam resolusi PBB untuk mengakui perwakilan dari pemerintahan pemberontak Libya di PBB.

Duta Besar Venezuela, George Valero, mengatakan di depan Majelis Umum PBB bahwa negaranya menolak "otoritas transisi ilegal yang didukung intervensi asing" dan setiap upaya untuk mengubah Libya menjadi "negara di bawah pengawasan" NATO atau Dewan Keamanan PBB.

Valero juga melemparkan kesalahan pada NATO dan Dewan Keamanan karena tidak mengundang kedua pihak untuk gencatan senjata, namun mendukung memberontak untuk melawan Qadzafi, di manan pasukan setianya masih berjuang melawan pasukan pemberontak di sejumlah daerah di Libya.

Duta Besar Kuba, Bolivia dan Nikaragua juga mendukung pendapat Valero.

Angola yang mewakili negara-negara di bagian Afrika Selatan meminta untuk menunda pemungutan suara, namun upaya ini ditolak.

Secara terpisah, Dewan Keamanan PBB pada hari yang sama akan memutuskan untuk meringankan beberapa sanksi yang dikenakan pada Libya pada Februari dan Maret lalu, menurut dokumen yang diperoleh Reuters.

Resolusi itu juga menetapkan misi PBB di Libya untuk membantu pemerintah transisi setelah perang, namun rancangan resolusi tidak untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB di Libya. (dun/ds)