FITRA: DPR Cuma Habiskan Uang Negara & Cari Keuntungan Semata

"Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi 8 negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadaffi dalam keterangan persnya.

Anggaran kunjungan Komisi I kelima negara mencapai Rp 5,7 miliar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 miliar, ke Rusia Rp 1,2 miliar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Prancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 miliar.

Adapun, anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke Cina dan Australia pada 17-24 April mencapai Rp 1,4 miliar dengan rincian ke Cina Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke Cina dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-undang Fakir Miskin.

Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan Cina pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1,32 miliar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke Cina. Komisi X ke Spanyol dan Cina untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sementara itu, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 miliar. Ke Inggris Rp 1,57 miliar dan AS Rp 1,96 miliar.

"Keberangkatan mereka (BURT) memilih AS dan Inggris seperti ingin merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR," kata Ucok.

Menurutnya, DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti memberi beasiswa 276 anak yang tidak mampu. "Dari SD ke perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp 12 miliar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak," kata Ucok.

Oleh karena itu, FITRA meminta DPR berhenti melakukan kunjungan kerja yang dinilainya hanya menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan. "Kalau tidak, berarti DPR bukan lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih kepada "perusahaan" di mana anggotanya mencari keuntungan semata," jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengakui anggaran ke luar negeri DPR meningkat pada 2011. Marzuki sendiri mengaku sudah mengimbau agar perjalanan ke luar negeri anggota DPR dikurangi. Namun, politikus Partai Demokrat itu menyebut, imbauannya tak didengarkan.

"Ketua DPR ini tak punya otoritas untuk (melarang ke luar negeri) itu," kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 April 2011. "Sudah berkali-kali saya minta pengurangan tapi nggak didengarkan," katanya.

Sementara itu, sepanjang masa reses kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat menggangsir uang negara sebanyak Rp 12 miliar untuk studi banding ke luar negeri. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan 50 legislator bakal jalan-jalan ke empat benua dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Cuma benua Afrika saja yang tak mereka kunjungi.

"Hanya dengan waktu satu bulan, anggota DPR menghabiskan pajak publik sebesar Rp 12 miliar. Padahal publik harus mengumpulkan duit dulu selama satu tahun, baru bisa membayar pajak kepada negara," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, Ahad (17/4/2011).

Fitra mencatat Komisi I sebagai yang paling getol plesir dalam masa reses. Sebelas anggotanya berkunjung ke Turki, Rusia, Perancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Studi banding ke Turki menghabiskan dana Rp 879,91 juta, Rusia Rp 1,29 miliar, Perancis Rp 944,59 juta, Spanyol Rp 1,2 miliar, serta Amerika Serikat Rp 1,41 miliar.

13 orang Komisi X pergi ke Spanyol (Rp 1,32 miliar) dan Cina (Rp 668,73 juta). Sebanyak 13 orang Komisi VIII juga pergi ke Cina (Rp 668,73 juta) dan Australia (Rp 811,8 juta).

Badan Urusan Rumah Tangga DPR menghabiskan dana cukup banyak pula untuk lawatannya ke Inggris (Rp 1,57 miliar) dan Amerika Serikat (Rp 1,97 miliar).

Menurut Fitra, anggaran Rp 12 miliar itu sebetulnya bisa dipakai untuk menyelamatkan 276 anak yang tidak mampu sekolah dengan beasiswa dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12 miliar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak.

Lembaga pemerhati anggaran itu meminta legislator menyetop kebiasaannya plesir ke luar negeri. "Kalau tidak, berarti DPR bukan sebuah lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih sebagai “perusahaan” di mana anggotanya hanya mencari keuntungan," kata Uchok.

Data Fitra diolah dari Rencana Kerja DPR 2011, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DPR 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan no 100/PMK.02/2010.