Takut Didemo, Pemerintah Syria Cabut Larangan Niqab

Presiden Syiria Bashar Al-Assad melarang niqab, jilbab seluruh wajah yang hanya memperlihatkan mata wanita, pada bulan Juli sebagai bagian dari kampanyenya untuk membungkam perbedaan sektarian. Ratusan guru sekolah dasar yang mengenakan jilbab di sekolah yang dijalankan pemerintah dipindahkan pada bulan Juni untuk menduduki pekerjaan administratif, membuat marah umat Muslim negara tersebut.

Pada Rabu, Menteri Pendidikan Ali Saad mengatakan bahwa para guru sekarang diperbolehkan untuk kembali pada pekerjaan mereka, menurut kantor berita resmi pemerintah, SANA. Ia menambahkan bahwa kementerian tersebut akan membahas adanya aplikasi baru dengan guru mana pun yang berkeinginan untuk kembali ke pekerjaannya.

Jubah hitam yang mengombak besar tersebut dikenal sebagai sebuah niqab tidak tersebar di Syiria, walaupun telah menjadi lebih umum baru-baru ini – sesuatu yang telah berlangsung dengan tidak diperhatikan di sebuah negara yang diperintah oleh sebuah rezim sekuler.

Juga pada Rabu, harian pemerintah Syiria, Tishrin memberitalan bahwa Kasino Damaskus telah ditutup karena praktik-praktik pemilik kelab tersebut yang "melanggar hukum dan peraturan." Harian tersebut tidak memberikan penjelasan.

Muslim taat menganggap pertaruhan di dalam kasino, partisipasi lotere, dan pertaruhan olahraga pada khususnya tidak Islami.

Para legislator Syiria berencana untuk mengadopsi reformsi pada Mei, termasuk mengakhiri undang-undang darurat, seorang politikus yang dekat dengan rezim tersebut mengatakan pada Rabu ketika badan-badan hak asasi menyerukan sebuah pembuktian ke dalam banyaknya kematian yang terjadi di dalam protes.

"Akan ada sebuah sesi parlemen luar biasa dari 2 Mei sampai 6 Mei yang di dalamnya undang-undang sosial dan politik akan diadopsi sejalan dengan reformasi yang diinginkan oleh pimpinan pemerintahan," politikus tersebut mengatakan kepada kantor berita AFP.

"Di antaranya adalah legislasi baru yang akan menggantikan undang-undang yang sekarang berlaku," ia mengatakan, menambahkan bahwa usulan RUU tersebut akan disajikan kepada pimpinan pemerintahan sebelum akhir pekan ini, menjelang tenggat waktu 25 April.

Menurut sumber yang sama, Al-Assad "bermaksud untuk meminta masukan dari para anggota masyarakat sipil dan kemudian pemerintah akan mengadopsi kerangka undang-undang untuk menyajikannya di hadapan parlemen awal Mei ini."

Pengangkatan undnag-undang darurat, yang sudah berlaku sejak tahun 1962, telah menjadi sebuah tuntutan pusat para pemrotes antipemerintah yang telah menyerukan reformasi politik dan lebih banyak kebebasan sejak pertengahan Maret.

Politikus itu tidak menyebutkan secara spesifik apakah undang-undang mengatur formasi partai politik dan media akan ditinjau ulang dalam sesi luar biasa tersebut namun Anggota Parlemen Ahmad Munir mengkonfirmasikan bahwa sesi tersebut akan terjadi.

"Secara umum, sesi-sesi tersebut berlangsung hanya satu hari karena saat ini kami telah dipanggil selama lima hari, ini adalah sebuah indikator bahwa akan ada kerangka undang-undang untuk dipelajari dan diadopsi," ia mengatakan menambahkan bahwa reformasi akan dipublikasikan oleh media pemerintah.

Sementara itu, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia dan enam pengawas hak asasi manusia Syiria meminta otoritas untuk menginvestigasi penembakan fatal para pemrotes di Douma, di dekat Damaskus, dan membawa para pelaku ke pengadilan.

Pengawas Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York meminta presiden Syiria untuk "dengan segera memerintahkan pasukan keamanan Syiria menghentikan penggunaan pasukan mematikan yang tidak dibenarkan terhadap para pemrotes."

"Selama berminggu-minggu, pasukan keamanan Syiria telah menembak pada para pemrotes," kata Sara Leah Whitson, direktur Badan Pengawas Hak Asasi Manusia Timur Tengah.